PERBANDINGAN HUKUM ACARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 5 (lima) Undang-undang (selanjutnya disebut UU) No. 46 Tahun 2009 mengandung pengertian bahwa pengadilan tindak pidana korupsi (selanjutnya disebut tipikor) tidak lagi hanya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana korupsi. Dengan rumusan tersebut maka berarti perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh pihak Kejaksaan juga diajukan pada pengadilan Tipikor. Dengan demikian berlakulah asas lex specialist derogate legi generalie terhadap Kitab UU Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) dalam UU Pengadilan Tipikor ini. Dimana di dalam UU Pengadilan Tipikor ini menyatakan bahwa Pengadilan Tipikor berada di lingkungan Peradilan Umum dan terdapat beberapa perbedaan dalam hukum acara yang diatur dan berlaku dalam UU Pengadilan Tipikor ini. Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai perbedaan mendasar dalam hukum acara yang terdapat dalam pengadilan sebelum dan sesudah adanya UU Pengadilan Tipikor ini, dan apakah terdapat asas-asas yang terdapat di dalam hukum acara pidana yang bertentangan dengan hukum acara di dalam pengadilan Tipikor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis norma hukum berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier agar dapat menjawab semua persoalan.

1.  UEU-Undergraduate-5555-1_COVER.pdf - 13 KB
2.  UEU-Undergraduate-5555-SURAT PERNYATAAN.pdf - 994 KB
3.  UEU-Undergraduate-5555-LEMBAR PERSETUJUAN.pdf - 925 KB
4.  UEU-Undergraduate-5555-LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 888 KB
5.  UEU-Undergraduate-5555-7_ABSTRAK.pdf - 6 KB
6.  UEU-Undergraduate-5555-5_KATA PENGANTAR.pdf - 130 KB
7.  UEU-Undergraduate-5555-6_DAFTAR ISI.pdf - 68 KB
8.  UEU-Undergraduate-5555-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 86 KB